Penulis: Fawwaz Ahmad Zarkasyi
Alumni: 2008
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi teman-teman seperjuangan.
Tulisan ini merupakan ikhtiar saya untuk memahami Gontor, ikut memikirkan perjalanan seratus tahun kedua, dan merangkum pemahaman yang telah saya kembangkan dalam tulisan bagian 1–6 sebelumnya. Ketika merumuskan gagasan untuk menerjemahkan semangat, saya menyadari bahwa beberapa pandangan mungkin berbeda dari pemahaman sebagian pembaca. Perbedaan tersebut menjadi bagian dari upaya membaca tantangan Gontor pada abad kedua, bukan sebagai keinginan untuk meninggalkan ruh dan prinsip dasarnya.
Dalam proses penulisan, saya menggunakan Gemini dan Claude sebagai alat bantu untuk menyunting bahasa, menata struktur, serta mengeksplorasi argumentasi. Namun, saya tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas sintesis, penafsiran, dan gagasan yang saya sampaikan.
Memperluas Medan Aktualisasi Spirit Gontor
Selama seratus tahun pertama, Gontor telah mewariskan kemampuan membentuk manusia yang memiliki jiwa pengabdian, kemandirian, kepemimpinan, keluasan wawasan, dan kesiapan hidup di tengah masyarakat. Pendidikan Gontor melahirkan guru, kiai, pendiri pesantren, pengusaha, birokrat, politisi, akademisi, dai, serta berbagai tokoh masyarakat. Lebih dari sekadar membekali santri dengan pengetahuan, Gontor membentuk manusia yang siap menjalani kehidupan dan memikul tanggung jawab.
Ketika memasuki seratus tahun kedua, Gontor perlu mengajukan pertanyaan yang lebih luas daripada sekadar apakah sistem pendidikannya perlu berubah. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah: ke mana lagi kekuatan sistem Gontor dapat diarahkan?
Peradaban tidak hanya membutuhkan orang yang mengajar dan berdakwah. Dunia juga membutuhkan ilmuwan yang menghasilkan pengetahuan, tenaga ahli yang menguasai teknologi, serta pemimpin yang merumuskan kebijakan dan membangun institusi. Kehadiran mereka turut menentukan arah keputusan publik dan masa depan masyarakat.
Pimpinan dan keluarga besar Gontor telah menempatkan perjalanan seratus tahun kedua dalam kerangka yang melampaui nostalgia. Agenda tersebut mencakup pembahasan warisan (legacy), penguatan visi, kodifikasi sistem, dan upaya menghadirkan “hadiah Gontor untuk Indonesia”.
Salah satu agenda intelektual penting pada abad kedua ialah memperluas medan aktualisasi spirit Gontor tanpa mengubah ruhnya. Dengan demikian, nilai-nilai yang telah hidup di pesantren dapat memberikan manfaat melalui lebih banyak bidang pengabdian.
Gontor memiliki Panca Jiwa: keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Selain itu, Gontor menanamkan motto berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Kehidupan pesantren menerjemahkan nilai-nilai tersebut melalui ibadah, pembelajaran, disiplin, organisasi, olahraga, bahasa, kepemimpinan, pengabdian, dan kehidupan bersama.
Karena itu, mendorong alumni untuk menekuni sains dan kebijakan publik tidak berarti menggeser identitas Gontor. Langkah tersebut justru membuka kesempatan bagi sebagian alumni untuk mengamalkan nilai-nilai pesantren melalui jalur ilmiah, teknologi, riset, dan pengambilan keputusan publik.
Keikhlasan tidak hanya dibutuhkan oleh seorang guru, tetapi juga oleh ilmuwan yang mengabdikan risetnya bagi kemaslahatan manusia. Kemandirian pun tidak terbatas pada pengusaha; seorang peneliti memerlukannya agar mampu menguji gagasan secara objektif dan tidak sekadar mengikuti arus intelektual.
Begitu pula dengan prinsip berpikiran bebas. Santri dapat menerapkannya bukan hanya ketika berdiskusi di kelas, melainkan juga ketika menguji hipotesis, mempertanyakan asumsi yang mapan, membaca data secara kritis, dan mengakui hasil penelitian yang tidak sesuai dengan dugaan awal.
Prinsip siap dipimpin dan siap memimpin juga relevan di laboratorium, lembaga penelitian, kementerian, birokrasi, lembaga legislatif, lembaga kajian kebijakan (think tank), dan institusi publik lainnya.
Mengapa Sains?
Dalam kehidupan modern, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi fondasi produktivitas, kesehatan, keamanan, energi, pangan, komunikasi, ketahanan, dan kekuatan ekonomi suatu bangsa.
Indonesia memasuki periode RPJPN 2025–2045 dengan cita-cita menjadi negara maju. Bappenas menempatkan produktivitas, daya saing sumber daya manusia, riset, dan inovasi sebagai bagian penting dari agenda pembangunan jangka panjang. Pendekatan pembangunan berbasis sains juga menekankan penggunaan hasil riset dan bukti dalam penyusunan kebijakan.
Sebuah bangsa tidak cukup hanya mengonsumsi ilmu yang dihasilkan negara lain. Bangsa yang ingin menentukan masa depannya perlu menyiapkan orang-orang yang mampu bertanya, meneliti, menguji, menciptakan, dan menjelaskan. Mereka juga perlu mengembangkan pengetahuan dari berbagai belahan dunia secara objektif dan selaras dengan nilai-nilai keislaman.
Di sinilah umat Islam di Indonesia perlu memperluas medan kontribusinya. Peran dalam pendidikan agama, dakwah, filantropi, politik, dan pembangunan masyarakat tetap penting. Namun, umat juga perlu hadir di tempat orang mengembangkan pengetahuan tentang masa depan.
Siapa yang mengembangkan riset energi dan teknologi pangan? Siapa yang meneliti kecerdasan buatan, teknologi kesehatan, serta teknologi kelautan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa masa depan peradaban juga bergantung pada kemampuan umat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
Memperkuat jalur menuju sains bukan berarti mengubah Gontor menjadi sekolah sains. Gontor tetap membentuk manusia Gontor, sedangkan sebagian alumninya dapat mengembangkan pengabdian melalui penelitian dan inovasi.
Mengapa Kebijakan Publik?
Jika sains memperluas pengetahuan dan kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu, kebijakan publik memengaruhi cara negara menggunakan pengetahuan, sumber daya, dan kekuasaannya.
Kebijakan publik mencakup pilihan dan tindakan otoritas publik untuk menangani persoalan masyarakat. Prosesnya meliputi penetapan tujuan dan prioritas, pemilihan instrumen, alokasi sumber daya, pelaksanaan, serta evaluasi. Dalam konteks pesantren, kehidupan organisasi dapat menjadi ruang latihan untuk membangun cara berpikir kebijakan.
Sebuah negara mungkin memiliki ilmuwan hebat, tetapi belum tentu mampu menerjemahkan pengetahuan mereka menjadi kebijakan yang baik. Sebaliknya, negara dapat memiliki gagasan besar, tetapi gagal menjalankannya karena para pembuat kebijakan tidak mampu membaca data, memahami institusi, menghitung biaya, memperkirakan konsekuensi, dan mengevaluasi hasil.
Keputusan pemerintah memengaruhi pendidikan, kesehatan, energi, industri, teknologi, pangan, lingkungan, ekonomi, pertahanan, dan hampir seluruh kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam tidak cukup hanya menjadi pihak yang menerima kebijakan. Umat juga membutuhkan orang-orang yang memahami proses pembuatannya, menghasilkan bukti, merancang institusi, mengevaluasi program, dan ikut menentukan arah keputusan publik.
Gontor dapat mengambil bagian dalam proses tersebut dengan memperkuat jalur pengabdian di bidang kebijakan publik. Langkah ini bukan karena politik atau birokrasi lebih tinggi daripada dakwah, pendidikan, atau profesi lainnya, melainkan karena keputusan institusi publik dapat memengaruhi kehidupan masyarakat dalam skala luas.
Seorang guru dapat mengubah kehidupan murid-muridnya, sedangkan seorang ilmuwan dapat menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi banyak orang. Pada skala yang berbeda, pembuat kebijakan juga dapat memperbaiki sistem pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau lingkungan yang memengaruhi masyarakat luas.
Meskipun demikian, Gontor tidak perlu mengarahkan semua santri menjadi ilmuwan atau pembuat kebijakan. Kekuatan Gontor justru terletak pada kemampuannya membentuk manusia dengan spektrum pengabdian yang luas.
Gontor tetap perlu melahirkan guru, ulama, pengusaha, dai, pendidik, dan berbagai profesi lainnya. Pada saat yang sama, pesantren dapat memperkuat jalur bagi santri yang memiliki minat dan kemampuan dalam sains, riset, teknologi, dan kebijakan publik.
Menjadikan Sains Bagian dari Kehidupan
Gontor tidak harus mengubah kurikulum secara besar-besaran untuk menumbuhkan minat santri terhadap sains. Salah satu kekuatan terbesarnya terletak pada pendidikan melalui kehidupan.
Dalam momentum GIHES 2026, pimpinan Gontor kembali menegaskan pesantren sebagai model pendidikan holistik dan menyoroti kehidupan berasrama selama 24 jam sebagai unsur penting dalam pembentukan manusia. Agenda seratus tahun Gontor juga menempatkan warisan sistem dan kehidupan pesantren sebagai sesuatu yang perlu diteruskan.
Karena itu, Gontor tidak harus menambah mata pelajaran hingga membebani santri. Pesantren dapat menempuh pendekatan yang lebih sesuai dengan karakternya, yaitu menjadikan sains bagian dari kehidupan sehari-hari.
Pramuka tidak tumbuh hanya karena pesantren mengajarkan satu mata pelajaran kepramukaan. Kegiatan, organisasi, latihan, lomba, kader, tradisi, simbol, dan pengalaman langsung membentuk budaya kepramukaan. Hal yang sama berlaku bagi bahasa: santri tidak hanya mempelajarinya di kelas, tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
Prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menumbuhkan budaya sains. Pembelajaran formal perlu berjalan bersama lingkungan sosial, aktivitas, komunitas, pengalaman, dan figur teladan.
Bayangkan jika kampus-kampus Gontor, pesantren alumni, dan jaringan yang relevan menyelenggarakan Olimpiade Sains Gontor setiap tahun. Penyelenggara dapat mengembangkan kompetisi berjenjang, mulai dari asrama hingga tingkat antarkampus, dengan final nasional dalam jaringan Gontor.
Santri yang menyukai matematika, fisika, kimia, biologi, komputer, astronomi, atau rekayasa akan menemukan ruang untuk mengembangkan minat mereka. Mereka tidak hanya mengejar nilai tinggi dalam pelajaran, tetapi juga memperoleh komunitas, kompetisi, mentor, identitas, dan jalur pengembangan sejak tingkat asrama.
Gontor telah memiliki kegiatan yang membentuk budaya, seperti Lomba Ketangkasan Baris-Berbaris (LKBB) dalam ekosistem kepramukaan. Pesantren dapat mengembangkan kegiatan sepadan untuk sains melalui lomba yang mengasah penalaran, pemecahan masalah, eksperimen, logika, dan kreativitas.
Dengan cara itu, santri tidak lagi memandang sains semata-mata sebagai pelajaran yang harus mereka kuasai. Mereka dapat menantikan kegiatan ilmiah, mengikutinya dengan antusias, dan mewariskan tradisinya kepada adik kelas.
Setelah minat santri tumbuh, Gontor perlu menyediakan wadah pembinaan berkelanjutan. Organisasi atau komunitas resmi dapat menaungi kelompok matematika, klub pemrograman (coding), laboratorium mini, astronomi, robotika, eksperimen sains, penulisan ilmiah (scientific writing), diskusi jurnal, dan proyek pemecahan masalah.
Komunitas tersebut tidak menggantikan pelajaran sekolah dan tidak boleh menciptakan kasta baru di antara santri. Tujuannya ialah membina bakat dan membuka jalur pengembangan. Pada tahap berikutnya, alumni yang menekuni sains dapat kembali menjadi mentor sehingga Gontor membangun rantai pembinaan yang menghubungkan santri, senior, alumni, peneliti, universitas, dan pesantren.
Tujuan akhirnya bukan sekadar menyelenggarakan kompetisi, melainkan membangun tradisi ilmiah.
Menjadikan Kehidupan Organisasi sebagai Latihan Kebijakan
Pendidikan kebijakan publik memerlukan pendekatan berbeda. Santri dapat mengenal sains sejak dini melalui rasa ingin tahu, matematika, logika, eksperimen, dan observasi. Sementara itu, pemahaman kebijakan publik membutuhkan fondasi yang lebih matang, seperti sejarah, geografi, ekonomi, hukum, politik, psikologi, kehidupan masyarakat, data, dan cara membaca persoalan.
Karena itu, Gontor dapat mulai memperkuat jalur kebijakan publik pada kelas 4 atau ketika santri telah memiliki kapasitas intelektual yang lebih matang.
Sebenarnya, Gontor sudah memiliki modal penting untuk mengembangkan pendidikan kebijakan, yaitu kehidupan kolektif yang santri kelola sendiri. OPPM, Koordinator, pengurus asrama, berbagai unit kegiatan, musyawarah kerja, pembagian tugas, laporan pertanggungjawaban, dan pergantian kepemimpinan memberikan pengalaman organisasi yang nyata.
Selama ini, kegiatan tersebut terutama menjadi sarana pendidikan kepemimpinan. Pada abad kedua, Gontor dapat memperluas manfaatnya dengan melatih santri mengambil keputusan dan memahami kebijakan.
Gontor tidak perlu mengganti Muker dan Mukor untuk OPPM dan Koordinator. Sebaliknya, pesantren dapat memperdalam tradisi tersebut dengan menambahkan dimensi analisis kebijakan ke dalam proses perencanaan dan evaluasi program.
Dimensi kepemimpinan (leadership) mengajak santri bertanya siapa yang memimpin, bagaimana mereka membagi tugas, serta bagaimana mereka menggerakkan anggota dan menjaga disiplin. Sementara itu, dimensi kebijakan (policy) mendorong mereka memeriksa persoalan yang ingin diselesaikan, penyebabnya, bukti yang tersedia, pihak yang terdampak, alternatif solusi, konsekuensi, dan cara mengevaluasi keberhasilan.
Dengan pendekatan ini, sebuah program kerja tidak cukup hanya memiliki nama program, penanggung jawab, jadwal, dan anggaran. Santri juga perlu merumuskan rangkaian yang lebih utuh: masalah, tujuan, bukti, alternatif, keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Muker dan Mukor dapat menjadi ruang untuk memahami bagaimana keputusan satu bagian memengaruhi bagian lainnya. Perubahan jadwal kegiatan, misalnya, dapat memengaruhi waktu belajar. Penyesuaian aturan asrama juga dapat memengaruhi kedisiplinan sekaligus kenyamanan santri. Sementara itu, perubahan sistem konsumsi dapat berdampak pada kesehatan, biaya, dan perilaku.
Dengan demikian, pesantren dapat menjadi laboratorium awal untuk melatih cara berpikir kebijakan.
Memperkuat Literasi Kebijakan Pengurus
Gontor dapat memperluas pembekalan bagi pengurus OPPM. Selain memahami struktur organisasi, kepemimpinan, komunikasi, disiplin, administrasi, koordinasi, dan penyelesaian masalah, pengurus juga perlu mempelajari literasi kebijakan (policy literacy).
Pengurus harus belajar menganalisis masalah sebelum menawarkan solusi. Mereka perlu membedakan masalah, gejala, penyebab, dan solusi.
Misalnya, ketika kebersihan suatu area menurun, pengurus tidak perlu langsung bertanya bagaimana membuat hukuman yang lebih berat. Mereka sebaiknya memeriksa waktu dan lokasi munculnya masalah, ketersediaan tempat sampah, kelayakan jadwal piket, pemahaman santri terhadap aturan, serta efektivitas pengawasan.
Pendekatan ini membantu santri memahami bahwa kebijakan yang baik tidak selalu dimulai dengan hukuman atau program baru. Mereka perlu mendiagnosis masalah terlebih dahulu.
Pengurus asrama juga dapat belajar menerapkan kebijakan. Asrama merupakan unit sosial yang kecil tetapi kompleks karena puluhan atau ratusan santri memiliki kebiasaan, kemampuan, karakter, kebutuhan, dan kepentingan yang berbeda.
Pengurus asrama menerjemahkan aturan dan tujuan umum menjadi tindakan operasional. Mereka menyusun aturan turunan, mengevaluasi pelaksanaannya setiap hari, serta menyelesaikan konflik di lapangan, termasuk konflik antarpengurus.
Namun, pengurus asrama tidak selalu menentukan prioritas utama. OPPM dan pengasuhan menetapkan prioritas tersebut, lalu pengurus asrama menjalankannya. Pembagian peran ini memberi kesempatan bagi santri untuk mempelajari bagaimana pimpinan menetapkan arah dan bagaimana pelaksana menerjemahkan arah tersebut menjadi tindakan nyata.
Gontor dapat membantu pengurus memahami proses itu melalui kerangka sederhana:
Amati ? Diagnosis ? Putuskan ? Laksanakan ? Evaluasi ? Pertanggungjawabkan.
Melalui kerangka tersebut, pengurus asrama tidak hanya berusaha menjadi orang yang disegani. Mereka juga belajar membuat keputusan yang baik bagi kelompok yang mereka pimpin dan bertanggung jawab atas konsekuensinya.
Santri Kelas 4 sebagai Pembentuk Kultur
Santri kelas 4 dapat menjadi titik awal yang penting. Mereka menempati posisi khas dalam kehidupan Gontor: sudah menjadi kelompok senior di asrama, meskipun belum tentu memegang jabatan utama seperti pengurus OPPM atau pengurus asrama.
Mereka menjadi senior kamar, teladan, rujukan bagi junior, penjaga kultur, dan orang yang lebih dahulu mengalami sistem. Perilaku sehari-hari mereka ikut menentukan bagaimana kehidupan bersama berlangsung.
Dari perspektif norma dan pengaruh sosial, santri kelas 4 memiliki pengaruh besar. Mereka mungkin tidak membuat aturan tertulis, tetapi perilakunya dapat menentukan hal-hal yang junior anggap wajar. Ketika senior membiasakan disiplin, junior belajar disiplin. Jika senior membiasakan membaca, junior akan melihat membaca sebagai budaya. Kebiasaan menjaga kebersihan pun dapat meningkatkan standar kebersihan asrama, sedangkan cara senior menyelesaikan konflik dapat membentuk budaya penyelesaian masalah.
Karena itu, Gontor tidak perlu memberi santri kelas 4 jabatan baru, mengangkat mereka menjadi “menteri”, atau membuat struktur politik baru. Pesantren cukup memperdalam cara mereka memahami amanah yang sudah mereka miliki.
Seorang senior tidak hanya perlu berkata, “Saya harus menjadi teladan.” Ia juga perlu memahami bahwa dirinya bertanggung jawab atas kultur yang ikut dibentuknya.
Begitu pula dengan pengurus. Mereka tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi perlu memastikan bahwa program tersebut benar-benar menyelesaikan masalah.
Muker dan Mukor pun tidak hanya menjadi forum untuk merencanakan kegiatan dan berkoordinasi. Keduanya dapat melatih santri merumuskan langkah untuk mengatasi persoalan kehidupan bersama serta memahami hubungan antarkebijakan.
Gontor tidak perlu menjadikan pendidikan kebijakan sebagai mata pelajaran baru. Pesantren dapat mengajarkan santri membaca kehidupan yang sudah mereka jalani melalui sudut pandang baru. Pembekalan santri kelas 4, misalnya, dapat membahas keteladanan, pembentukan norma, pengaruh sosial, pengambilan keputusan, konflik kepentingan, keadilan, tanggung jawab, dan konsekuensi sebuah aturan.
Membedakan Kepemimpinan, Manajemen, dan Kebijakan
Kepemimpinan, manajemen, dan kebijakan saling berhubungan, tetapi masing-masing memiliki titik perhatian yang berbeda.
Kepemimpinan (leadership) berfokus pada cara seseorang menggerakkan manusia menuju tujuan. Seorang pemimpin membangun keteladanan, pengaruh, komitmen, pembagian tanggung jawab, dan keberanian mengambil keputusan.
Manajemen (management) berfokus pada cara seseorang mengatur pekerjaan dan sumber daya agar organisasi mencapai tujuannya. Aspek ini mencakup struktur, pembagian tugas, prosedur, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan.
Sementara itu, perspektif kebijakan (policy) mengajak seseorang mendiagnosis persoalan, memilih bentuk intervensi, memahami pihak yang terdampak, memperkirakan konsekuensi, dan menilai keberhasilan keputusan.
Ketika kebersihan asrama menurun, seorang pemimpin mungkin bertanya bagaimana menggerakkan santri agar lebih disiplin. Seorang manajer dapat memeriksa pembagian tugas, jadwal piket, pengawasan, dan prosedur. Adapun orang yang menggunakan perspektif kebijakan akan memeriksa apakah masalahnya benar-benar terletak pada disiplin atau justru pada desain aturan, fasilitas, insentif, informasi, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan.
Ketiganya dapat menangani masalah yang sama, tetapi masing-masing membantu kita melihat sisi yang berbeda.
Dalam kehidupan Gontor, pendidikan kepemimpinan telah melatih santri memimpin manusia, sedangkan kehidupan organisasi mengajarkan mereka mengelola pekerjaan dan sumber daya. Gontor dapat memperkuat lapisan ketiga dengan mengajak santri melihat kehidupan bersama sebagai persoalan yang perlu mereka analisis, putuskan, jalankan, dan evaluasi secara sistematis.
Dengan demikian, pesantren dapat memulai pendidikan kebijakan publik dari pengalaman santri sendiri. Mereka dapat mempelajari alasan sebuah aturan dibuat, masalah yang ingin diselesaikan, efektivitas aturan, pihak yang terdampak, konsekuensi keputusan, dan hal-hal yang perlu diperbaiki.
Memperluas Makna “Siap Memimpin”
Pada akhirnya, gagasan ini kembali kepada salah satu prinsip dasar Gontor: siap dipimpin dan siap memimpin.
Selama ini, Gontor menanamkan prinsip tersebut sebagai bagian dari pendidikan karakter kepemimpinan. Pada abad kedua, pesantren dapat memperdalam maknanya: orang yang siap memimpin harus siap mengambil keputusan yang berdampak kepada orang lain dan bersedia mempertanggungjawabkannya.
Di sinilah kepemimpinan bertemu dengan kebijakan publik. Pemimpin perlu menggerakkan manusia, sedangkan analis kebijakan menghasilkan analisis untuk membantu orang mengambil keputusan dan bertindak. Gontor telah memiliki tradisi kuat dalam membentuk kemampuan memimpin manusia. Kini, pesantren dapat memperdalam kemampuan santri untuk memimpin proses pengambilan keputusan.
Santri kelas 4 dapat mempelajari cara kultur terbentuk. Pengurus asrama bisa belajar mengelola komunitas, sementara pengurus OPPM dapat mempelajari cara mengelola organisasi yang lebih kompleks. Melalui Muker dan Mukor, santri juga dapat berlatih merumuskan serta mengoordinasikan keputusan. Setelah lulus, alumni dapat meneruskan pembelajaran itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, teknologi, sosial, pertahanan, diplomasi, dan pembangunan.
Skalanya berubah, tetapi prinsip dasarnya tetap sama. Asrama merupakan masyarakat kecil, OPPM merupakan organisasi, pesantren merupakan institusi, dan negara merupakan masyarakat dalam skala yang jauh lebih besar. Santri dapat memulai pendidikan kebijakan publik dengan pertanyaan sederhana: “Bagaimana kita membuat kehidupan bersama menjadi lebih baik?”
Jika Gontor mengembangkan pendidikan ini secara konsisten, pesantren tidak harus mendirikan sekolah politik untuk melahirkan pembuat kebijakan (policy maker). Gontor dapat memperdalam tradisi yang sudah dimilikinya.
OPPM tetap OPPM. Muker tetap Muker. Mukor tetap Mukor. Pengurus asrama tetap menjalankan amanahnya, sementara santri kelas 4 tetap menjadi senior. Namun, Gontor dapat mengajak mereka melihat semua peran itu sebagai ruang latihan untuk memahami, memutuskan, dan mempertanggungjawabkan kehidupan bersama.
Dengan begitu, kebijakan publik tidak hadir sebagai unsur asing yang ditempelkan ke dalam sistem Gontor. Pesantren mengembangkannya sebagai pendalaman prinsip kepemimpinan dan amanah yang sudah hidup dalam tradisi pendidikan.
Menuju Kepemimpinan Berbasis Pengetahuan
Gontor telah kuat dalam melatih kepemimpinan (leadership). Pesantren tidak perlu mengganti kekuatan itu, tetapi dapat memperdalamnya menjadi kepemimpinan berbasis pengetahuan (knowledge-based leadership), yaitu kepemimpinan yang menggunakan bukti, penalaran, dan pertimbangan konsekuensi dalam mengambil keputusan.
Seorang pemimpin tidak cukup hanya berani berbicara. Ia perlu membedakan opini dari bukti. Keberanian mengambil keputusan juga harus disertai pemahaman terhadap konsekuensinya. Selain memiliki visi, pemimpin perlu menerjemahkannya menjadi kebijakan, institusi, indikator, anggaran, dan evaluasi.
Di sinilah sains dan kebijakan publik bertemu. Sains menyediakan pengetahuan dan bukti, sedangkan kebijakan mempertemukan pengetahuan tersebut dengan nilai, kepentingan, sumber daya, dan pertimbangan kelembagaan dalam keputusan bersama.
Namun, kemampuan menganalisis kebijakan saja tidak cukup. Seseorang dapat membaca data, menghitung konsekuensi, membandingkan alternatif, dan merancang kebijakan dengan baik, tetapi ia tetap membutuhkan karakter agar menggunakan kemampuannya secara bertanggung jawab.
Setiap kebijakan melibatkan pilihan: siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, kepentingan apa yang mendapat prioritas, dan batas apa yang tidak boleh dilanggar. Karena itu, seseorang perlu menggabungkan kemampuan membaca bukti dengan kejujuran, tanggung jawab, keberanian moral, disiplin, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan.
Pendidikan karakter Gontor memegang peran penting dalam proses ini. Nilai keikhlasan, berdikari, ukhuwah, berbudi tinggi, dan siap memimpin tidak perlu digantikan oleh literasi kebijakan (policy literacy). Sebaliknya, nilai-nilai tersebut dapat memberi arah moral bagi kemampuan analitis santri.
Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan bukti, tetapi juga menggunakan bukti dengan amanah. Pengetahuan membantu seseorang memahami apa yang dapat dilakukan, sedangkan analisis membantunya menentukan cara melakukannya. Karakter kemudian membimbingnya memilih tujuan dan menetapkan batas yang tidak boleh dilanggar.
Kepemimpinan berbasis pengetahuan tidak menggantikan karakter dengan pengetahuan. Pendekatan ini mempertemukan karakter, pengetahuan, dan kemampuan mengambil keputusan. Ketiganya membentuk salah satu mata rantai penting dalam pembangunan peradaban:
Knowledge, institution, and policy interact in shaping civilization.
Pengetahuan, institusi, dan kebijakan saling berinteraksi dalam membentuk arah peradaban.
Menjaga Ruh, Memperluas Medan Pengabdian
Kita tidak perlu membenarkan agenda ini dengan menyatakan bahwa sistem Gontor sebelumnya kurang Islami atau kurang modern. Sebaliknya, kita dapat melihatnya sebagai konsekuensi dari nilai-nilai yang sejak awal Gontor tanamkan.
Motto Gontor menuntut santri berpengetahuan luas dan berpikiran bebas. Karena itu, pesantren perlu membuka ruang aktualisasi ilmu pengetahuan yang lebih besar.
Panca Jiwa mengajarkan kemandirian. Pada abad kedua, alumni dapat menerjemahkan nilai tersebut dengan menempuh jalur riset yang mereka yakini penting bagi umat, meskipun belum tentu memperoleh dukungan dana atau pengakuan.
Gontor juga mengajarkan ukhuwah dan khidmah. Alumni dapat mengamalkan keduanya dengan menggunakan ilmu untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Prinsip siap memimpin dan siap dipimpin pun dapat berkembang menjadi kepemimpinan yang mengambil keputusan berdasarkan bukti, bukan sekadar keberanian personal.
Jika tujuan pendidikan ialah membentuk manusia yang bermanfaat bagi masyarakat, laboratorium, universitas, lembaga riset, kementerian, parlemen, birokrasi, dan lembaga kebijakan juga dapat menjadi ruang pengabdian.
Spiritnya tetap sama; yang meluas ialah tempat kita mengamalkannya.
Selama satu abad, Gontor telah menunjukkan bagaimana pesantren membentuk manusia melalui kehidupan. Tantangan abad kedua ialah membawa manusia yang telah Gontor bentuk ke lebih banyak simpul peradaban.
Sebagian alumni akan tetap mengabdi sebagai guru, ulama, pendiri pesantren, pengusaha, dai, dan pemimpin masyarakat. Alumni lainnya dapat menekuni bidang yang selama ini belum menjadi jalur pengabdian yang cukup kuat, seperti laboratorium, lembaga riset, perusahaan teknologi, birokrasi, lembaga kebijakan, diplomasi, dan institusi yang ikut menentukan masa depan.
Bukan berarti semua orang harus menempuh jalur tersebut. Namun, peradaban membutuhkan kehadiran umat di berbagai tempat yang menentukan masa depan.
Mungkin inilah makna penting memasuki seratus tahun kedua:
“Gontor tidak perlu meninggalkan apa yang telah membuatnya menjadi Gontor. Gontor perlu membawa nilai-nilai yang telah berhasil ditanamkannya ke lebih banyak medan tempat masa depan Indonesia ditentukan.”
Pada akhirnya, Islam tidak membangun peradaban hanya dengan melahirkan orang-orang baik. Islam juga membutuhkan orang-orang baik yang hadir di tempat orang mengembangkan ilmu, teknologi, kebijakan, ekonomi, pendidikan, dan institusi masa depan.
Jangan ubah ruhnya. Perluas medan pengabdiannya.
Ponorogo, 2 September 2026
